KUNINGAN UPDATE | SILIWANGI — Guna penguatan kolaborasi strategis antar perangkat daerah serta mewujudkan keunggulan daya saing daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Kuningan menyelenggarakan workshop “Tranformasi Perencanaan Kinerja Krusial dan Berdampak tahun 2024”.
Giat ini dibuka oleh Penjabat Bupati Kuningan, H. Raden Iip Hidajat. Workshop akan digelar selama 2 hari, Selasa dan Rabu (27-28 Februari 2024) dan berlangsung di Horison Tirta Sanita Hotel.
Menurut Dodi Sudiana, Sekretaris BKPSDM bahwa peserta terdiri dari seluruh eselon II Pemerintah Kabupaten Kuningan, Camat se Kabupaten Kuningan, Kasat Pol PP dan Kalak BPBD dengan jumlah peserta 67 orang.
“Kita harapkan tujuan dari workshop ini adalah untuk Menyusun Rencana Kerja dan Capaian Kinerja Strategis Krusial pada aspek Kualitas Pelayanan, Peningkatan PAD, Pengembangan Agroindustri dan Agrowisata”.
Selanjutnya untuk menyusun Rencana Kerja dan Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Berdampak pada aspek Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Birokrasi dan Program Prioritas Presiden.
“Dan terakhir membuat komitmen bersama untuk melaksanakan transformasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan,” Ujar Dodi.
Ada 3 Narasumber dari workshop tersebut, antara lain : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Iendra Sofyan ; Analis Kebijakan Ahli Utama Lembaga Administrasi Negara RI, Drs. Haris Faozan, M.Si; dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Selaku Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian, Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah, Risnandar, SE, CA,
Pj Bupati Iip Hidajat berharap agar peserta dapat fokus mengikuti workshop 2 hari ini karena dirinya pun akan mengikuti kegiatan hingga selesai.
“Saya minta kepada segenap peserta pejabat eselon II dan III agar fokus mengikuti pelatihan ini sehingga mendapat pencerahan untuk merumuskan kebijakan ke depan, saya pun akan ikut serta,” Ujar Iip.
Iip menyebutkan bahwa peran perangkat daerah dalam mewujudkan visi pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sangat penting.
Untuk itu, Iip berharap melalui workshop ini dapat memperkuat kompetensi dan kapasitas kita dalam merumuskan perencanaan kinerja yang tidak hanya efektif tetapi juga berdampak nyata bagi pembangunan daerah.
“Kita perlu memperhatikan penyusunan kualitas perencanaan, agar berkualitas dan tepat sasaran. Lantas bagaimana reformasi birokrasi yang sudah digaungkan dapat diimplementasikan dilapangan sehingga menjadi pedoman bagi kita untuk bekerja. Dan terakhir, komitmen diri kita agar mengerjakan apa yang kita rencanakan,” tandas Iip.
Setelah mendengarkan berbagai materi dari narasumber, peserta workshop memulai perancangan kebijakan dan program kerja yang terbagi menjadi empat kelompok besar.
Kelompok pertama perihal peningkatan kualitas pelayanan berdampak peningkatan IPM, kelompok kedua perihal peningkatan PAD 100 % dari tahun sebelumnya, Kelompok 3 perihal Pengembangan Agro Industri dan Kelompok 4 perihal Pengembangan Agro wisata. (BagProkompim/rls)
